RAWA LUMBU : Tertinggi Pemilih Pilkada Kota Bekasi

Pilkada serempak 27 Juni sudah usai pada Pilwalkot Bekasi dan Pilgub Jabar, mulai dari pleno terbuka tingkat Kelurahan maupun Kecamatan telah dilaksanakan, dan kini pada hari Kamis (5/7/2018) malam akan dilaksanakan pleno terbuka KPUD Kota Bekasi.

Pada pilkada serempak tahun 2018 ini tingkat partisipasi dalam Pilkada Pilwalkot dan Pilgub Jawa Barat, di Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, meningkat cukup signifikan dalam tingkat partisipasi pemilihnya. Sehingga dalam pleno PPK Kecamatan Rawalumbu dengan estimasi awal mencapai 72, 79 persen dan setelah pleno PPK mencapai 72, 22 persen.

Kecamatan Rawalumbu memiliki total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 123.269 jiwa dengan suara Sah warga yang mencoblos sebanyak 90.285 jiwa.

Sekretaris Camat (Sekcam) Rawalumbu, Dra. Sulastri, M.Si, mengatakan, dalam Pilkada yang sebelumnya tingkat partisipasi pemilih hanya 49,6 persen. “Alhamdulillah, pilkada 2018 ini Kecamatan Rawalumbu telah melebihi target dengan tingkat partisipasi pemilih hingga 72 persen lebih,” ungkapnya.

Sulastri, mengungkapkan keberhasilan dalam partisipasi masyarakat di Kecamatan Rawalumbu dalam memilih di pilkada tahun ini tak lepas dari sosialisasi pilkada mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan maupun Kecamatan itu sendiri.

“Sosialisasi pilkada ini juga dilakukan berbagai elemen masyarakat, baik itu Kader partai pendukung dan relawan kedua paslon. Pada intinya, jauh waktu kita selaku pihak pemerintahan tingkat kecamatan bersinegritas dengan KPUD secara masif melakukan sosialisasi,” terang Sulastri.

Selain itu, kecamatan rawalumbu bersama kelurahan juga melakukan pembinaan terhadap pegawainya untuk menyampaikan sosialisasi kepada warga, khusus warga yang sebelum hendak pulang kampung halaman di waktu Hari Raya Idul Fitri, yang masih di luar daerah Kota Bekasi atau di kampung halamannya. “Kita sampaikan ke warga agar nantinya segera lekas pulang karena nanti pilkada serempak pada 27 Juni untuk pelaksanaan Pilwalkot Bekasi dan Pilgub Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Rawalumbu,” paparnya.

Lanjut, Sulastri menambahkan, menyikapi partisipasi masyarakat khususnya yang berada dilingkungan Perumahan Kemang Pratama Rawalumbu partisipasi masyarakatnya pada pilkada ini cukup meningkatkan. “Partisipasi pemilihnya mencapai 70 persen lebih,” ujarnya.

Melalui dirinya, Sulastri menghimbau, sedangkan untuk menghadapi pemilu legislatif dan Pilpres pada tahun 2019, masyarakat di ingatkan agar jangan golput dan gunakan hak pilihnya sesuai hati pilihannya untuk 5 tahun ke depan. “Pileg dan pilpres 2019 ada kemungkinan penambahan DPT, selain untuk pilpres pemilih dari domisili luar daerah dapat ikut menggunakan hak pilihnya di kota bekasi, juga diprediksi meningkatnya pemilih pemula,”.
(Firmansyah Mawero)

NASDEM : Politik Tanpa Mahar

Partai NasDem membulatkan tekad politik tanpa mahar. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkap, NasDem sejatinya bisa meraup pemasukan besar sejak mengikuti pilkada beberapa waktu terakhir jika menerapkan mahar politik. 

"Tiga kali pilkada (yang diikuti) potensi pemasukan keuanganya itu perlu saudara-saudara ketahui, tidak kurang dari Rp1 triliun," kata Surya Paloh dalam konsolidasi kader NasDem se-Jawa Barat di Bandung, Jabar, Minggu 4 Maret 2018.

Kalau mau, kata Surya, NasDem bisa saja tak menolak duit itu. Apalagi, ongkos sebagai partai politik, tidak sedikit.

"Rp1 triliun ditolak oleh partai ini? Partai baru ini? Mungkin kalau kita sumbangkan untuk paslon Jabar ini, pasti menang ini," ujarnya.

Surya Paloh juga mengungkapkan, ketika Pemilu 2014, NasDem menolak uang Rp57 miliar uang kebutuhan saksi yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana yang disiapkan KPU dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu sejatinya untuk membiayai keperluan saksi parpol di 575 ribu tempat pemungutan suara (TPS).

"Uang (saksi) itu tidak kurang dari Rp57 miliar. NasDem tidak mau terima," ujarnya. 

Surya mengatakan, kala itu NasDem juga mengajak partai lainnya untuk turut menolak uang saksi yang disiapkan KPU. Sampai akhirnya, seluruh partai tak mau menerima dana saksi itu.

"Sama-sama kita tidak terima uang saksi, banyak yang komentar, ini sombong ini partai baru ini, mentang-mentang bosnya orang kaya, dia tidak terima uang. Salah lagi kita mau menerapkan moral, kita dibilang sombong," selorohnya.

Pada akhirnya, kata Surya, dana saksi disiapkan oleh Ketua Umum DPP. Uang itu lalu disebarkan kepada seluruh pimpinan-pimpinan wilayah dan dibagikan kepada para saksi.